Baca Juga
Minggu, 11-11-2007 17:30:25
Mabes Polri Diminta Menindak Oknum yang Legalkan Judi di KWTE Lagoi
Oleh : Charles
TANJUNGPINANG - Mabes Polri secara tegas menyatakan, dengan alasan apapun tidak akan mentolerir dan tetap memberantas pembukaan judi di kawasan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) Lagoi Bintan.
Mabes Polri Diminta Menindak Oknum yang Legalkan Judi di KWTE Lagoi
Oleh : Charles
TANJUNGPINANG - Mabes Polri secara tegas menyatakan, dengan alasan apapun tidak akan mentolerir dan tetap memberantas pembukaan judi di kawasan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) Lagoi Bintan.
Hal itu dikatakan Kapolri melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto kepada wartawan sebagai mana dirilis media Sabtu (10/11).
Menangapi pernyataan Mabes Polri yang tidak mentolerir pembentukan judi di KWTE Bintan, Ketua Pansus Ranperda KWTE DRD Bintan Djoko Zakaria SE mengatakan, akan kembali mengkaji dan menampung semua masukan dan aspirasi masyarakat, OKP, LSM serta mahasiswa termasuk aparat penegak hukum dan kepolisian.
"Saat ini masih tetap kita bahas di PansusuDPRD, melihat banyaknya yang kontra dan menolak Ranperda KWTE ini, nanti semua masukan akan kembali kita rapatkan dan asumsi di dalam rapat Pansus," jelasnya.
Dikatakan kader PDI-P ini, selain ada yang kontra dalam pembahasan, Pansus DPRD Bintan juga menerima sejumlah aspirasi yang menerima. Oleh sebab itu Dewan Bintan akan menampung dan mengakumulasikan semua aspirasi tersebut.
Sementara itu, Ketua LSM Bintan Craisis Center (BCC) Kepri Suryadi SP mengatakan, dengan pernyataan Mabes Polri yang tidak akan mentolerir pembukaan judi dengan alasan apa-pun, merupakan pernyataan yang sangat jelas tentang pelarangan judi di KWTE dan daerah lainnya di Indonesia.
"Seharusnya dengan pernyataan Mabes Polri ini, pemerintah dan DPRD sudah dapat memahami, dan tidak memaksakan kehendak untuk kembali mencari celah melegalkan ranperda perjudian di Bintan," jelasnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tanjungpinang dan Bintan Marsudi menambahkan pernyataan Mabes Polri yang sudah jelas menolak itu, harus diimplementasikan dengan memberikan rekomendasi penolakan serta tindakan tegas terhadap siapa saja yang berusaha melegalkan perjudiaan termasuk regulatornya.
"Kita sangat mendukung apa yang dikatakan Mabes Polri, yang secara jelas melarang dan tidak mentolerir perjudian dengan alasan apa-pun. Namun selain itu, Mabes Polri juga harus dapat mengimplementasikan komitmennya dengan memberikan rekomendasi pelarangan," tegasnya.
Berita TerkaitMenangapi pernyataan Mabes Polri yang tidak mentolerir pembentukan judi di KWTE Bintan, Ketua Pansus Ranperda KWTE DRD Bintan Djoko Zakaria SE mengatakan, akan kembali mengkaji dan menampung semua masukan dan aspirasi masyarakat, OKP, LSM serta mahasiswa termasuk aparat penegak hukum dan kepolisian.
"Saat ini masih tetap kita bahas di PansusuDPRD, melihat banyaknya yang kontra dan menolak Ranperda KWTE ini, nanti semua masukan akan kembali kita rapatkan dan asumsi di dalam rapat Pansus," jelasnya.
Dikatakan kader PDI-P ini, selain ada yang kontra dalam pembahasan, Pansus DPRD Bintan juga menerima sejumlah aspirasi yang menerima. Oleh sebab itu Dewan Bintan akan menampung dan mengakumulasikan semua aspirasi tersebut.
Sementara itu, Ketua LSM Bintan Craisis Center (BCC) Kepri Suryadi SP mengatakan, dengan pernyataan Mabes Polri yang tidak akan mentolerir pembukaan judi dengan alasan apa-pun, merupakan pernyataan yang sangat jelas tentang pelarangan judi di KWTE dan daerah lainnya di Indonesia.
"Seharusnya dengan pernyataan Mabes Polri ini, pemerintah dan DPRD sudah dapat memahami, dan tidak memaksakan kehendak untuk kembali mencari celah melegalkan ranperda perjudian di Bintan," jelasnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tanjungpinang dan Bintan Marsudi menambahkan pernyataan Mabes Polri yang sudah jelas menolak itu, harus diimplementasikan dengan memberikan rekomendasi penolakan serta tindakan tegas terhadap siapa saja yang berusaha melegalkan perjudiaan termasuk regulatornya.
"Kita sangat mendukung apa yang dikatakan Mabes Polri, yang secara jelas melarang dan tidak mentolerir perjudian dengan alasan apa-pun. Namun selain itu, Mabes Polri juga harus dapat mengimplementasikan komitmennya dengan memberikan rekomendasi pelarangan," tegasnya.
- Agung Dukung Legalisasi Judi, Bukti KWTE Lagoi Proyek Politik
- Hingga Hari Ini, Bupati Belum Berikan Saran Cabut Pasal Judi di Ranperda KWTE
- Polri Akan Tindak Pihak yang Beri Ijin Judi di Lagoi
- Ansar Bantah Tidak Koordinasi dengan Mastur Taher tentang Ranperda KWTE
- Banyak Penolakan, Bupati Bintan Janji Usulkan Pencabutan Pasal Judi di Ranperda KWTE
- Pasca Penolakan Judi di KWTE oleh MUI/Kapolri, Mahasiswa Kembali Demo
- Mastur Sesalkan Sikap Anshar yang Beri Ijin Judi di Lagoi
- Ismeth : Judi di KWTE Lagoi Belum Pasti