Baca Juga
Selasa, 13-11-2007 18:42:56
Hingga Hari Ini, Bupati Belum Berikan Saran Cabut Pasal Judi di Ranperda KWTE
Oleh : Charles
TANJUNGPINANG - Satu hari setelah menggelar konferensi pers kemarin, hingga hari ini, Pemerintah Kabupaten Bintan belum memberikan saran untuk pencabutan beberapa pasal yang berkaitan dengan judi di Ranperda KWTE Lagoi Bintan.
Hingga Hari Ini, Bupati Belum Berikan Saran Cabut Pasal Judi di Ranperda KWTE
Oleh : Charles
TANJUNGPINANG - Satu hari setelah menggelar konferensi pers kemarin, hingga hari ini, Pemerintah Kabupaten Bintan belum memberikan saran untuk pencabutan beberapa pasal yang berkaitan dengan judi di Ranperda KWTE Lagoi Bintan.
Hal itu diakui Ketua Pansus DPRD Bintan Djoko Zakaria SE, saat dikonfirmasi Batam Today melalui handphone-nya, Selasa (13/11).
"Hingga saat ini kami belum menerima saran dan masukan, baik lisan atau tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bintan, terkait dengan pencabutan beberapa pasal kontroversial di ranperda KWTE yang sedang dibahas ini," ungkap Djoko Zakaria.
Justeru sebaliknya, Djoko sangat menyayangkan sikap eksekutif yang pertama kali memberitahukan, akan memberikan masukan kepada dewan dalam pencabutan pasal kontroversial di Ranperda KWTE itu melalu lewat media, dari pada secara lisan ataupun tertulis ke DPRD Bintan.
"Kan sudah disampaikan melalui pernyataan di media massa, tetapi ke DPRD sendiri, sampai saat ini belum ada saran dan masukan atau pemberitahuan, justeru saya tahu dari media," jelasnya.
Usul pemberian masukan oleh eksekutif kepada DPRD itu, akan segera dilaksanakan, paska pernyataan beberapa LSM, OKP serta organisasi mahasiswa, yang berdemo menolak pemberian adanya judi di KWTE Lagoi itu.
Ditambah dengan pernyataan dan sikap Fatwa MUI, serta pernyataan tegas Mabes Polri yang mengutuk dan menolak pembangunan judi, kendati dengan alasan apa-pun di kawasan KWTE Lagoi Bintan.
Berita Terkait"Hingga saat ini kami belum menerima saran dan masukan, baik lisan atau tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bintan, terkait dengan pencabutan beberapa pasal kontroversial di ranperda KWTE yang sedang dibahas ini," ungkap Djoko Zakaria.
Justeru sebaliknya, Djoko sangat menyayangkan sikap eksekutif yang pertama kali memberitahukan, akan memberikan masukan kepada dewan dalam pencabutan pasal kontroversial di Ranperda KWTE itu melalu lewat media, dari pada secara lisan ataupun tertulis ke DPRD Bintan.
"Kan sudah disampaikan melalui pernyataan di media massa, tetapi ke DPRD sendiri, sampai saat ini belum ada saran dan masukan atau pemberitahuan, justeru saya tahu dari media," jelasnya.
Usul pemberian masukan oleh eksekutif kepada DPRD itu, akan segera dilaksanakan, paska pernyataan beberapa LSM, OKP serta organisasi mahasiswa, yang berdemo menolak pemberian adanya judi di KWTE Lagoi itu.
Ditambah dengan pernyataan dan sikap Fatwa MUI, serta pernyataan tegas Mabes Polri yang mengutuk dan menolak pembangunan judi, kendati dengan alasan apa-pun di kawasan KWTE Lagoi Bintan.
- Sibuk dengan Agenda Lain, DPRD Bintan Tunda Pembahasan Ranperda KWTE
- Ketua DPR-RI Setuju Ada Judi di KWTE, Anggota DPRD Bintan Bingung
- Kepala BKPM: Ijin KWTE Lagoi untuk Pariwisata, Bukan Judi
- Agung Dukung Legalisasi Judi, Bukti KWTE Lagoi Proyek Politik
- Ketua DPR Setuju Bupati Bintan Buka Legalisasi Judi di KWTE Lagoi
- Polri Akan Tindak Pihak yang Beri Ijin Judi di Lagoi
- Ansar Bantah Tidak Koordinasi dengan Mastur Taher tentang Ranperda KWTE
- Banyak Penolakan, Bupati Bintan Janji Usulkan Pencabutan Pasal Judi di Ranperda KWTE
- Pasca Penolakan Judi di KWTE oleh MUI/Kapolri, Mahasiswa Kembali Demo
- Mastur Sesalkan Sikap Anshar yang Beri Ijin Judi di Lagoi
- Djoko Zakaria:Tunjukan Siapa yang Menyuap Dewan Menggolkan Perda KWTE
- Mabes Polri Diminta Menindak Oknum yang Legalkan Judi di KWTE Lagoi