Banner TJP

Demo Buruh Batam Memakan Korban

Kapolri Harus Bertanggung Jawab, Copot Kapolda Kepri

JAKARTA, batamtoday - Komisi IX DPR RI mengutuk penembakan dan tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di Kota Batam terhadap pekerja yang melakukan aksi massa. Komisi IX juga menuntut pertanggungjawan dari Kapolri atas peristiwa tersebut.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi IX DPR daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau Herlini Amran setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Komite Aksi Upah Layak (KAUL), Kamis (24/11/2011). 

Selain itu, menyikapi tuntutan dari para pekerja di Kota Batam dalam hal kenaikan UMK tahun 2012 sebesar Rp1.760.000 dan upah sektoral tahun 2012 sebesar Rp1.848.000 yang disampaikan pada aksi massa pada 23 November 2011 di kantor Walikota Batam, maka Komisi IX DPR RI mendukung sepenuhnya tuntutan dari para pekerja.

Komisi IX juga akan meminta penjelasan dari Dirjen PHI dan Jamsostek, Kemenakertrasn RI serta pihak terkait lainnya, sehingga tuntutan ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam.

Menurut Herlini, aksi massa buruh dilakukan 30 ribu buruh di Kota Batam yang menuntut implementasi dinaikkanya Upah Minimun Kota (UMK) Batam 2012 sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan hal yang wajar karena kebutuhan hidup di Batam memang jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Presidium Komite Aksi Upah Layak (KAUL) Said Iqbal mengatakan bahwa aksi ini dilatar belakangi dead lock-nya perundingan Dewan Pengupahan Batam tahun 2012. "Tidak ada angka UMK yang disepakati oelh Dewan Pengupahan Kota Batam, padahal seharusnya sesuai dengan Kepmen 226 tahun 2000 pasal 4 ayat 5, ketetap UMK harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum UMK tersebut berlaku. Artinya selambat-lambatnya tanggal 21 November 2011 UMK Batam harus sudah ditetapkan", tegas Iqbal.

Herlini menyayangkan Pemerintah yang lambat merespon permintaan buruh. Padahal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan tegas menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil kajian di sembilan kota/kabupaten empat propinsi pada 2008-2009 yang dilakukan Akatiga, kutip Herlini,  menunjukkan bahwa upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, bahkan pada buruh lajang. Penelitian ini menyebutkan upah minimum baru memenuhi 62,4 persen pengeluaran riil buruh yang rata-rata Rp1,467 juta per orang.

"Jadi UMK yang saat ini berlaku di Batam sebesar Rp1,2 juta memang sudah tidak layak lagi", tegas Herlini. Legislator Partai Keadilan Sejahtera juga menghimbau kepada para buruh agar meningaktkan korrdinasi sehingga aksi-aksi yang dilakukan bsia berjalan damai. "Unjuk rasa yang melibatkan ribuan buruh di Batam ini kalau tidak cepat direspon akan menganggu aktivitas masyarakat terutama dunia pendidikan dan perekonomian", pungkas Herlini.

Share on Google+