Banner TJP

KPK Harus Usut Dugaan Penyelewengan Asuransi PNS Batam

demo-mansur.jpg

BATAM, batamtoday - Koalisi Rakyat Bergerak yang melakukan ujuk rasa di Gedung Pemko Batam menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan penyelewengan asuransi 6.000 PNS Batam, yang dilakukan oleh Pemko dan PT Bumi Asih Jaya.

Orator Koalisi Rakyat Bergek, Yelfian, mengatakan dugaan penyelewengan itu harus diusut tuntas oleh KPK. Sebab, uang asuransi tersebut dianggarkan dari APBD Batam, yang sumbernya dari pajak-pajak masyarakat Batam.

"Kalau memang itu diberika kepada PNS selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi saat itu uang itu tak dicairka tanpa alasan yang jelas," kata dia, seperti informasi yang dia terima dari para PNS Batam.

Dijelaskannya, uang asuransi yang bersumber dari APBD Batam tersebut diberikan kepada PNS bervariasi berdasarkan golong. Informasi yang dia peroleh dari para PNS, golongan II mendapat sekitar Rp 500 ribu, golongan III sekitar Rp 750 ribu dan golongan IV sekitar Rp 1,2 juta.

Anggaran untuk asuransi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006 sampai dengan 2012. Namun, diakhir tahun 2012, pengadaan anggaran itu dihentikan dengan dalih PT Bumi Asih Jaya bangkrut. Artinya, pengadaan anggaran untuk 6.000 PNS Batam sudah berjalan selama sekitar enam tahun.

Setelah dihentikan, uang asuransi hilang seperti ditelan bumi. Pasalnya, sampai dengan Mei 2013, tak satu orang pun PNS di Batam yang sudah mendapat asurasi tersebut.

"Kita sudah pernah lakukan pertemuan antara perwakilan Pemko dan PT Bumi Asih Jaya, yang mana dapat saya simpulkan ada kesalahan yang ditutupi kedua instansi itu," katanya.

Menurutnya, kesepakatan antara Pemko Batam dan PT Bumi    .....(halaman selanjutnya)

Share on Google+ Batamtoday .com

Iklan-Batamtoday