KPK Harus Usut Dugaan Penyelewengan Asuransi PNS Batam

demo-mansur.jpg

BATAM, batamtoday - Koalisi Rakyat Bergerak yang melakukan ujuk rasa di Gedung Pemko Batam menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan penyelewengan asuransi 6.000 PNS Batam, yang dilakukan oleh Pemko dan PT Bumi Asih Jaya.

Orator Koalisi Rakyat Bergek, Yelfian, mengatakan dugaan penyelewengan itu harus diusut tuntas oleh KPK. Sebab, uang asuransi tersebut dianggarkan dari APBD Batam, yang sumbernya dari pajak-pajak masyarakat Batam.

"Kalau memang itu diberika kepada PNS selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi saat itu uang itu tak dicairka tanpa alasan yang jelas," kata dia, seperti informasi yang dia terima dari para PNS Batam.

Dijelaskannya, uang asuransi yang bersumber dari APBD Batam tersebut diberikan kepada PNS bervariasi berdasarkan golong. Informasi yang dia peroleh dari para PNS, golongan II mendapat sekitar Rp 500 ribu, golongan III sekitar Rp 750 ribu dan golongan IV sekitar Rp 1,2 juta.

Anggaran untuk asuransi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006 sampai dengan 2012. Namun, diakhir tahun 2012, pengadaan anggaran itu dihentikan dengan dalih PT Bumi Asih Jaya bangkrut. Artinya, pengadaan anggaran untuk 6.000 PNS Batam sudah berjalan selama sekitar enam tahun.

Setelah dihentikan, uang asuransi hilang seperti ditelan bumi. Pasalnya, sampai dengan Mei 2013, tak satu orang pun PNS di Batam yang sudah mendapat asurasi tersebut.

"Kita sudah pernah lakukan pertemuan antara perwakilan Pemko dan PT Bumi Asih Jaya, yang mana dapat saya simpulkan ada kesalahan yang ditutupi kedua instansi itu," katanya.

Menurutnya, kesepakatan antara Pemko Batam dan PT Bumi Asih Jaya terkait pengembalian uang asuransi itu belum ada titik temu. PT Bumi Asih Jaya hanya mampu mengembalikan 80 persen uang asuransi tersebut, sementara Pemko meminta dikembalikan secara utuh atau paling tidak 90 persen.

Ironisnya, lanjut Yelfian, jika kesepakatan Pemko dan PT Bumi Asih Jaya tercapai, yang akan dibagikan kepada 6.000 PNS Batam hanya 60 persen dari pengembalian. Jikalau 80 persen itu disepakati, artinya 20 persen masih tetap akan dikorupsikan.

"Apa maksunya seperti itu. Sudah jelas-jelas uang itu haknya PNS, kenapa harus dipotong atau dikurangi lagi. Memang ini masih perlu ditelusuri kebenarannya, tetapi yang jelas ada yang salah dengan dana asuransi ini," jelas dia.

Jika diasumsikan, seorang PNS Batam pada tahun 2006 lalu golongan II, sampai dengan 2012 masih tetap golongan II, uang asuransi yang harus diterimanya sekitar Rp 36 juta. Sementara golongan III selama enam tahun tak ada perubahan golongan akan mendapat asuransi sekitar Rp 54 juta, dan golongan IV dengan asumsi yang sama, mendapat Rp 86,4 juta.

Dari 6.000 PNS Batam yang belum menerima hak asuransinya tersebut diasumsikan semua golongan III, maka besaran asuransi yang diduga terjadi penyimpangan itu sebesar Rp 324 miliar.

"Rp 324 miliar ini harusnya sudah menjadi temuan dan layak diusut oleh KPK. Memang jika dalam 30 hari ini tak juga tuntas akan kami laporkan langsung kepada KPK," tutup dia.

Aksi ujuk rasa yang dilakukan sekelompok masyarakat tersebut tidak ditemui oleh Wali Kota Batam maupun Sekretaris daerah (Sekda) seperti permintaan mereka. Melalui Kasatpol PP, Hendri menyampaikan akan dibahas pada Kamis (30/5/2013) mendatang.

"Pak Wali mengundang bapak dan abang-abang pada Kamis depan untuk membahas masalah ini," kata Hendri kepada sekelompok orang yang berunjuk rasa itu.

Editor: Dodo

Share on Google+