BATAM, batamtoday - Aturan birokrasi importasi barang dan pengurusan perizinan ditengarai menjadi faktor terbesar yang masih menghambat percepatan pertumbuhan investasi dalam implementasi kawasan bebas (free trade zone/FTZ) di Batam.

Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam, Rabu (22/2/2012), mengatakan otoritas FTZ di daerah dan pusat belum mampu menyelesaikan hambatan birokrasi.

“Khususnya hambatan-hambatan yang masih banyak terjadi dalam proses importasi barang-barang kebutuhan industri dan perizinan,” ujarnya.

Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, selaku otoritas FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) serta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai, lanjutnya, harus bisa duduk bersama dan mencari solusi atas hambatan-hambatan tersebut.

Apapun regulasi yang dikeluarkan dia yakini tidak akan dapat dilaksanakan dengan maksimal jika masing-masing pihak tersebut tidak mampu bersinergis dan memangkas hambatan birokrasi tersebut.

Kadin Batam sendiri, katanya, sudah meminta kepada Kadin Indonesia agar mengusulkan ke otoritas FTZ di daerah dan pusat untuk membentuk tim khusus guna mencari solusi cepat terhadap hambatan-hambatan FTZ yang masih terjadi.

Bahkan, Ketua Apindo Kepri IR Cahya lebih tegas mengatakan sejauh ini otoritas FTZ di daerah dan pusat belum  berupaya keras menerapkan birokrasi importasi dan perizinan yang mudah di kawasan bebas Batam.

“Buktinya, sampai sekarang masih banyak industri yang mengeluhkan rumitnya birokrasi itu kepada kami. Pada praktiknya, masih sulit memasukkan barang industri, apalagi barang konsumsi,” jelasnya.

Dia akui sudah ada kelonggaran aturan importasi, khususnya bahan baku industri, namun jika tidak ada pembenahan kinerja birokrasi oleh otoritas terkait, kelonggaran itu tidak akan memberikan insentif kepada pengusaha.

“Industri di kawasan FTZ BBK masih menanggung biaya tinggi, apalagi industri-industri pendukungnya masih mengalami perlakuan insentif yang jauh berbeda,” kata dia.

Industri-industri pendukung tersebut khususnya yang bergerak disektor konsumsi dimana sektor ini masih sangat tertekan karena hambatan pemasukan, perizinan dan pengaturan jumlah (kuota).

Oka Simatupang, Ketua HKI Kepri, mengungkapkan pertumbuhan industri di kawasan BBK, khususnya Batam malah mengalami perlambatan.

Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah industri justru berhenti beroperasi akibat mengalami kerugian yang drastis.

Kerugian yang dialami industri-industri di Batam, terutama pabrik-pabrik manufaktur, memang banyak dipengaruhi gejolak ekonomi Eropa mengingat sebagian besar permintaan order pekerjaannya dari negara-negara di benua tersebut.

Namun menurutnya tekanan itu bisa diminimalisir jika FTZ di BBK bisa diimplementasikan dengan  baik sehingga industri mampu bertahan dan tetap beroperasi.