JAKARTA, batamtoday – Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mendesak Pemerintah dalam dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan capaian program KB di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galaciltas) dalam rangkaian mewujudkan targed MDG's 5B untuk meningkatkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. 

"Sejauh ini BKKBN belum berhasil meningkatkan akses informasi bagi sasaran 'unmet need' (pasangan usia subur yang tidak berkeinginan punya anak/ingin menunda kelahiran tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi) dan sasaran para suami dalam ber-KB di wilayah khusus,” kata Herlini kepada batamtoday, Rabu (22/2/2012). 

Menurutnya pemerintah juga harus memprioritaskan tenaga KIE dan tenaga penyuluh KB di wilayah dan sasaran khusus karena masih sangat terbatas dalam memberikan pelayanan KB. 

Terkait sarana dan prasarana pelayanan KB di wilayah galciltas dia meminta pemerintah harus memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan KB di wilayah tersebut. 

"Bagaimana bisa bisa menjalankan program bila sarana dan prasarananya saja tidak lengkap?” tukasnya. 

Legislator FPKS dari Dapil Kepri ini mengapresiasi BKKBN karena telah Bekerja sama dengan TNI AD dan TNI AL dalam mensosialisasikan program KB di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan. 

Menurut data BKKBN bulan Desember 2011, jumlah seluruh peserta KB baru berjumlah 9.581.469 tapi disayangkan itu belum maksimal pada penduduk di wilayah galaciltas, begitu juga ditribusi alat kontrasepsi ke wilayah galaciltas belum memenuhi kebutuhan di lapangan. 

“BKKBN seharusnya sadar bahwa berbagai masalah diatas terkait erat dengan rendahnya peserta KB baru menggunakan alat kontrasepsi permanen (MKJP) di wilayah Galaciltas,” pungkas Herlini.